Gagasan pembangunan “New Gaza” yang belakangan ramai diperbincangkan ternyata memiliki kemiripan konsep dengan Bhasanchar, pulau pengungsian yang dibangun Bangladesh untuk menampung pengungsi Rohingya. Meski berbeda skala dan kemewahan, kedua proyek sama-sama berangkat dari logika pengelolaan pengungsi melalui pembangunan wilayah baru yang terpisah dari pusat konflik.
Bhasanchar terletak di Teluk Benggala dan mulai difungsikan sejak 2020. Pulau ini dibangun secara besar-besaran oleh pemerintah Bangladesh sebagai solusi atas kepadatan kamp pengungsian Rohingya di Cox’s Bazar yang sudah menampung lebih dari satu juta orang.
Secara fisik, bangunan di Bhasanchar jauh lebih sederhana dibandingkan visual futuristik New Gaza. Perumahan berlantai rendah, tanggul penahan banjir, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pusat distribusi pangan menjadi tulang punggung pulau tersebut, bukan gedung pencakar langit atau kawasan wisata elit.
Namun secara konsep, kesamaannya terletak pada pendekatan “relokasi terkelola”. Alih-alih memulangkan pengungsi ke tempat asal yang belum aman, negara memilih membangun ruang baru untuk menampung, mengatur, dan mengawasi populasi pengungsi dalam jangka menengah hingga panjang.
Dalam kasus Bangladesh, Bhasanchar sejak awal menuai kritik internasional. Pulau ini dinilai terpencil, rentan bencana, dan berisiko membatasi kebebasan bergerak pengungsi Rohingya. Namun pemerintah Bangladesh bersikukuh bahwa langkah tersebut lebih manusiawi dibandingkan membiarkan kamp darurat yang sesak dan tidak layak huni.
Seiring waktu, Bhasanchar mulai menunjukkan sisi lain. Infrastruktur yang relatif tertata, ketertiban keamanan, serta akses layanan dasar yang lebih baik dibandingkan kamp liar membuat sebagian pengungsi memilih bertahan. Meski belum ideal, pulau itu menjadi laboratorium kebijakan pengungsi berbasis pembangunan wilayah.
Di titik inilah perbandingan dengan New Gaza menjadi relevan. New Gaza, meski jauh lebih ambisius, juga menawarkan janji stabilitas, pekerjaan, dan normalitas baru bagi penduduk yang lama hidup dalam konflik dan blokade.
Kritiknya pun serupa. Banyak pihak khawatir konsep kota baru justru akan mengaburkan akar masalah politik. Dalam konteks Gaza, persoalan utama adalah pendudukan dan kedaulatan. Dalam konteks Rohingya, akarnya adalah diskriminasi dan penolakan kewarganegaraan oleh Myanmar.
Namun ada satu gagasan menarik yang sering muncul dalam diskusi Bhasanchar, yakni kemungkinan menjadikannya zona ekonomi eksklusif. Jika diberi status khusus, pulau itu bisa berkembang dari sekadar tempat penampungan menjadi pusat ekonomi yang dikelola pengungsi sendiri.
Dalam skenario ini, Rohingya tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi pelaku ekonomi. Industri perikanan, manufaktur ringan, logistik laut, hingga jasa bisa dikembangkan dengan dukungan Bangladesh dan mitra internasional.
Beberapa analis bahkan menyebut, secara teoritis, Bhasanchar bisa menjadi “Singapura-nya Rohingya”. Sebuah pusat ekonomi kecil namun dinamis yang memberi pengungsi martabat, pekerjaan, dan kemandirian, meski tanpa status negara merdeka.
Jika model seperti ini berhasil, sebagian besar masalah pengungsi Rohingya dapat diredam. Ketergantungan pada bantuan berkurang, ketegangan dengan warga lokal menurun, dan masa depan generasi muda tidak sepenuhnya gelap.
Namun keberhasilan ekonomi tidak serta-merta menyelesaikan persoalan inti. Status Rohingya di Myanmar tetap menjadi akar konflik yang harus diselesaikan melalui tekanan internasional dan perubahan politik di Naypyidaw.
Pelajaran yang sama berlaku bagi Gaza. New Gaza, jika benar-benar dibangun, bisa saja memberikan stabilitas ekonomi dan kehidupan yang lebih layak. Namun tanpa penyelesaian status politik Palestina, proyek tersebut berisiko menjadi solusi sementara yang dibekukan menjadi permanen.
Seperti Bhasanchar, kota baru juga berpotensi menjadi ruang yang terkelola ketat. Kebebasan bergerak, akses politik, dan hak menentukan nasib sendiri bisa tergantikan oleh stabilitas administratif.
Di sisi lain, bagi komunitas internasional, pendekatan seperti ini sering dianggap realistis. Dunia yang lelah konflik lebih memilih solusi teknis yang menenangkan situasi ketimbang menyelesaikan akar masalah yang rumit dan politis.
Bhasanchar menunjukkan bahwa pembangunan wilayah baru bisa memperbaiki kondisi hidup pengungsi, tetapi juga memperjelas batas antara manajemen kemanusiaan dan keadilan politik.
Dalam konteks New Gaza, perdebatan ini akan terus berlanjut. Apakah ia menjadi ruang pemulihan yang memberi peluang nyata bagi rakyat Gaza, atau sekadar versi modern dari kamp pengungsian jangka panjang.
Bangladesh, dengan segala keterbatasannya, setidaknya telah membuktikan bahwa negara bisa berinvestasi serius dalam solusi pengungsi, meski bukan solusi final.
Pengalaman Bhasanchar memberi pesan penting: pembangunan bisa mengurangi penderitaan, tetapi tidak boleh menggantikan hak. Ekonomi bisa memberi harapan, tetapi tidak boleh menghapus tuntutan keadilan.
Pada akhirnya, baik New Gaza maupun Bhasanchar menghadapkan dunia pada dilema yang sama. Apakah kita puas dengan stabilitas dan kerapian, atau berani menuntut penyelesaian politik yang adil meski lebih sulit.
Selama akar konflik di Gaza dan Rohingya belum diselesaikan, kota-kota baru, seindah atau sesederhana apa pun, akan selalu berdiri di atas luka lama yang belum benar-benar sembuh.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar