Skandal dugaan penjarahan kekayaan Hadramaut kembali mencuat ke publik setelah perusahaan minyak PetroMasila merilis pernyataan resmi yang justru dinilai memperkuat indikasi keterlibatan direkturnya dalam kasus bernilai miliaran dolar. Pernyataan itu muncul di tengah sorotan luas terkait pembentukan perusahaan baru di Kesultanan Oman dengan nilai modal fantastis.
PetroMasila mengakui adanya pendirian entitas di Oman yang terkait langsung dengan Direktur perusahaan, Mohammed Ahmed Hassan bin Sumait. Namun perusahaan berdalih bahwa langkah tersebut hanya bersifat administratif dan operasional untuk mendukung kegiatan logistik akibat kendala pelabuhan di Yaman.
Dalih tersebut segera menuai kritik keras dari berbagai pihak, terutama aktivis Hadramaut, yang menilai penjelasan PetroMasila penuh kejanggalan dan bertentangan dengan dokumen hukum yang beredar. Mereka menuding pernyataan resmi itu sebagai upaya menutupi praktik penyelewengan berskala besar.
Dalam klarifikasi yang beredar, disebutkan bahwa entitas di Oman bukan sekadar kantor logistik sebagaimana diklaim PetroMasila. Berdasarkan izin usaha di Oman, entitas tersebut tercatat sebagai perusahaan dagang baru dengan nama PetroMasila Trading yang berlokasi di Kawasan Perdagangan Bebas Salalah.
Status hukum perusahaan tersebut adalah perseroan terbatas atau LLC, yang memberikan kewenangan penuh kepada Mohammed bin Sumait sebagai pengelola tanpa pengawasan negara. Fakta ini memicu pertanyaan serius karena sangat berbeda dengan karakter perusahaan milik negara.
Nama PetroMasila Trading tercatat berbeda secara hukum dari Masila Petroleum Exploration and Production Company, perusahaan migas milik negara Yaman yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor 244 Tahun 2011. Perbedaan ini menegaskan bahwa entitas di Oman adalah badan hukum independen, bukan cabang resmi.
Keanehan lain muncul karena PetroMasila sebenarnya telah memiliki kantor logistik resmi di Oman. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengapa perlu dibentuk perusahaan baru atas nama pribadi direkturnya di Salalah.
Proses pendirian perusahaan baru tersebut juga dinilai melanggar hukum Yaman, khususnya ketentuan pendirian dan kewenangan perusahaan negara. Langkah itu dianggap tidak melalui mekanisme persetujuan pemerintah maupun lembaga pengawas.
Isu paling krusial terletak pada nilai modal perusahaan di Oman yang tercantum sebesar 1,078 miliar riyal Oman, setara hampir 3 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ini memicu dugaan kuat adanya pengalihan kekayaan dalam skala masif.
PetroMasila dalam pernyataannya mengklaim bahwa angka tersebut merepresentasikan aset tetap dan bergerak berupa ladang minyak yang dikelola di Yaman. Klaim ini langsung dibantah oleh pemerhati hukum dan ekonomi.
Dokumen izin usaha di Oman menunjukkan bahwa modal perusahaan tersebut bersifat tunai seratus persen, bukan berupa aset atau peralatan sebagaimana disebutkan PetroMasila. Fakta ini semakin menguatkan dugaan manipulasi informasi.
Lebih jauh, struktur kewenangan dalam perusahaan di Oman memberikan kekuasaan absolut kepada Mohammed bin Sumait. Skema ini dinilai mustahil diterapkan pada perusahaan milik negara yang seharusnya tunduk pada sistem pengawasan ketat.
Kondisi tersebut memunculkan tudingan bahwa perusahaan negara telah digunakan sebagai kendaraan untuk membangun entitas swasta di luar negeri. Dugaan ini menempatkan PetroMasila dan direkturnya dalam pusaran skandal internasional.
Sejumlah tokoh Hadramaut menilai pernyataan resmi PetroMasila justru memperburuk posisi perusahaan. Alih-alih meredam isu, klarifikasi itu dianggap sebagai pengakuan tidak langsung atas praktik penjarahan.
Kritik tajam juga diarahkan kepada lemahnya peran lembaga pengawas Yaman yang dinilai gagal mendeteksi atau mencegah pembentukan perusahaan tersebut sejak awal. Publik menuntut penyelidikan menyeluruh dan transparan.
Di tingkat regional, kasus ini mulai disorot sebagai contoh bagaimana kekayaan daerah konflik rentan dieksploitasi oleh elite tertentu. Hadramaut, yang kaya sumber daya, kembali disebut sebagai korban utama.
Aktivis menilai skandal ini bukan sekadar persoalan korporasi, melainkan kejahatan terhadap hak rakyat Hadramaut. Dana bernilai miliaran dolar itu disebut seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Seruan agar kasus ini dibawa ke ranah hukum internasional mulai menguat, terutama jika terbukti ada pelanggaran lintas negara antara Yaman dan Oman. Tekanan publik terus meningkat seiring beredarnya dokumen-dokumen baru.
Banyak pihak berpendapat bahwa PetroMasila seharusnya memilih diam hingga proses hukum berjalan, ketimbang mengeluarkan pernyataan yang dianggap penuh kebohongan. Langkah komunikasi perusahaan dinilai sangat keliru.
Skandal ini kini menjadi simbol krisis tata kelola sumber daya di Yaman. Kepercayaan publik terhadap perusahaan negara kembali terkikis di tengah situasi politik yang rapuh.
Di akhir polemik, satu hal yang mengemuka adalah tuntutan keadilan bagi Hadramaut dan rakyat Yaman. Kasus PetroMasila tidak lagi sekadar isu ekonomi, melainkan ujian serius bagi integritas negara dan para pengelolanya.
Baca selanjutnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar